SARAN- SARAN. - Peranan politik hukum pemerintah dalam pembangunan hukum nasional harus diarahkan dan dapat mengakomodir jiwa, semangat dan nilai - nilai luhur dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, serta harus b erorientasi pada cita - cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945.
› Humaniora›Pendidikan Belum Mewujudkan... Pendidikan nasional belum mewujudkan cita-cita mencerdaskan bangsa. Pendidikan pascareformasi justru dirasa semakin mahal dan belum berkeadilan. Oleh ESTER LINCE NAPITUPULU 4 menit baca KOMPAS/ ESTER LINCE NAPITUPULUSuasana peluncuran buku berjudul Pendidikan Rusak-rusakan edisi revisi yang ditulis pemerhati pendidikan Darmaningtyas kiri di Jakarta, Kamis 4/8/2022. Pendidikan pascareformasi dinilai belum mewujudkan cita-cita konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan KOMPAS — Pendidikan Indonesia belum mengarah pada cita-cita konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan, pascareformasi pendidikan dinilai rusak-rusakan akibat komersialisasi, liberalisasi, dan politisasi pendidikan di Yayasan Suluh Nuswantara Bakti Pontjo Sutowo dalam acara bedah buku bertajuk Pendidikan Rusak-Rusakan di Jakarta, Kamis 4/8/2022, mengatakan, tugas konstitusi pemerintah dalam pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, negara harus hadir untuk pembangunan pendidikan nasional berkualitas dan berkeadilan. ”Mengutip dari Daoed Joesoef, ada dua cara untuk melumpuhkan suatu negara yakni dengan konflik berkepanjangan dan pendidikan anak bangsa yang diabaikan," kata pendidikan Darmaningtyas menuliskan kondisi pendidikan Indonesia itu dalam buku berjudul "Pendidikan Rusak-rusakan" Edisi Revisi. Di edisi revisi kondisi pendidikan yang disorot dari tahun 1998 hingga saat ini atau pascareformasi. Darmaningtyas mengatakan, pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi berkualitas justru semakin mahal. Padahal, pendidikan jadi salah satu cara untuk mobilitas juga Kesenjangan Mutu dalam Rapor Pendidikan Indonesia"Di pendidikan dasar hingga menengah, komersialisasi dan kapitalisasi, serta politissasi guru oleh pemda menyebabkan disorientasi arah pendidikan. Desentralisasi pendidikan belum membawa makna berarti untuk kualitas pendidikan," kata perguruan tinggi, justru komersialisasi, privatisasi, liberalisasi, dan orientasi pada gelar. Pengelolaan kampus di PTN yang berstatus badan hukum seperti bisnis. Berkuliah makin mahal."Yang terasa juga politisasi dan proses agamanisasi di lingkungan pendidikan yang mengancam keberagaman di negeri ini," ujar LINCE NAPITUPULUPelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemdikbudristek, Nizam kedua dari kiri, memantau pelaksanaan UTBK tahun 2022 di kampus UI di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu 18/5/2022.Otonomi daerah yang diharapkan menjadi jembatan untuk mempercepat pemerataan, kenyataannya justru menciptakan kesenjangan. Ada pemda yang berkomitmen kuat pada kemajuan pendidikan di daerahnya dan ada yang Darmaningtyas, masih ada ketidakadilan dalam memajukan pendidikan di sekolah-sekolah. Ada sekolah favorit yang diperlakukan istimewa dengan kucuran anggaran yang besar. Sementara sekolah pinggiran mendapatkan dukungan yang di Indonesia dirasakan semakin mahal. Padahal, ada tugas negara untuk menggunakan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa"Kita memang tetap butuh sekolah yang mampu mendukung daya saing anak bangsa di dunia. Untuk itu, pendidikan berkualitas tinggi memang butuh biaya besar. Namun, harus ada juga perhatian yang sama besarnya untuk membuat sekolah pinggiran juga punya kualitas yang baik," kata SRI KUMOROSiswa SD Negeri Malasari 01 mengoperasikan komputer jinjing atau laptop di ruang kelas di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 9/4/2022. Pemerataan konektivitas digital bagi siswa sekolah sebenarnya bisa menjadi salah satu cara dalam memangkas kesenjangan kualitas menilai, kebijakan pendidikan di bawah Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim sering gonta-ganti tidak jelas. Kebijakan hanya ganti nama namun tidak mengubah esensi. Seperti sekolah penggerak yang dinilai sebagai ganti rintisan sekolah bertaraf internasional. Ada juga guru penggerak yang membuat pelatihan guru tetap juga terbatas."Tata kelolanya tertutup. Salah satunya, penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional. Begitu diprotes dikatakan baru tahapan, tapi kok sudah disosialisasikan," ujar juga Masih Tahap Awal, Diskusi RUU Sistem Pendidikan Nasional Sudah MenghangatSusetya Herawati, Penggiat Budaya Yayasan Suluh Nuswantara Bakti mengatakan, pendidikan di Indonesia dirasakan semakin mahal. Padahal, ada tugas negara untuk menggunakan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. "Tapi sekarang di PTN ada jalur mandiri, biaya kuliah semakin mahal," kata kata Susetya, tidak hanya untuk menguatkan keilmuan anak bangsa. Ada peran untuk pembentukan karakter bangsa guna mengukuhkan kebangsaan yang berkeadilanSementara itu, Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo mengatakan, hakekat pendidikan berkeadilan masih jauh dari kenyataan. Pendidikan kian eksklusif untuk kelompok kaya. Pendidikan hanya sebagai alat reproduksi kelas A HANDOKOPelajar Sekolah Menengah Pertama Negeri I Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pulang melalui jalan baru menuju perbatasan Indonesia-Negara Bagian Serawak, Malaysia Selasa 9/8. Sejak dibuka jalan antara Sambas dan Sajingan Besar sejauh 87 kilometer pada 2002, ekonomi masyarakat perbatasan Sambas terus meningkat sehingga turut mendongkrak aktivitas dan kualitas pendidikan."Realitas ini mengerikan. Karena pada saat yang sama, potensi anak bangsa dipersempit. Fungsi pendidikan untuk mengubah nasib masyarakat jadi semakin jauh," ujar Puti Sarasvati, Dosen Universitas Sampoerna Jakarta mengatakan, terkait isu guru, penting untuk mewujudkan otonomi guru. "Otonomi guru itu seperti cita-cita profesi di bidang kesehatan. Seperti dokter dapat menetukan obat dan kapan jadwal operasi pasien. Namun, hal itu butuh sosok guru profesional," kata juga Pelatihan dan Otonomi Guru Menjadi KunciMembentuk guru profesional butuh modal sebagai manusia yang cerdas dan berkarakter, modal sosial dengan lingkungan kerja yang mendukung guru untuk berkembang, serta modal decisional yang membuat guru mampu mengambil keputusan tepat."Namun, dari studi kami, bagaimana guru-guru SD belajar mengajar, penguatan yang seharusnya sudah dari pendidikan guru di LPTK atau pre-service, nyatanya belum kuat," kata Dhitta yang aktif membantu pelatihan guru SD dalam pembelajaran matematika dan membaca.Generasipenerus bangsa diwajibkan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Karena nasib bangsa Indonesia beberapa tahun kedepan ada di tangan para penerus bangsa ini. Namun, sering kali implementasi nilai moral pada Pancasila gaga diwujudkan. Hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan sosial. Berikut ini beberapa contoh kesenjangan sosial
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang selanjutnya disebut BPI Kemendikbudristek, adalah program beasiswa Pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. BPI Kemendikbudristek terdiri dari program beasiswa bergelar degree dan non-gelar non-degree. Semua jenis program beasiswa bergelar jenjang D4/S1, S2, dan S3 untuk perguruan tinggi dalam dan luar negeri dilaksanakan oleh Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi BPPT Kemendikbudristek telah diluncurkan pada tanggal 22 April 2021 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, sebagai episode ke-10 dari Kebijakan Merdeka Belajar. BPI Kemendikbudristek khususnya program bergelar S1, S2 dan S3. Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi BPI Kemendikbudristek Bergelar bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi calon Guru Sekolah Menengah Kejuruan, Pelaku Budaya, calon Dosen Perguruan Tinggi Negeri baru, Dosen, Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi negeri, membantu Peserta Didik berprestasi dan mahasiswa penghuni Asrama Mahasiswa Nusantara untuk mendapatkan gelar pendidikan tinggi, dan membantu Warga Negara Indonesia dalam menempuh pendidikan di luar negeri. BPI sendiri memliki tagline yaitu "Bhakti Kami untuk Edukasi". Logo BPI sekarang sumber Pembukaan Beasiswa Pendidikan Indonesia tahun 2023 dilaksanakan bertepat dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023. Pembukaan dilaksanakan melalui Channel Youtube Puslapdik Kemendikbud RI. Webinar pembukaan ini diisi oleh beberapa narasumber yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Suharti Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, dan Bapak Anton Rahmadi Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, serta Bu Ratna Prabandari Kasubbag Umum Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi selaku MC pada pembukaan beasiswa pertama adalah Ibu Suharti Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek. Beliau menyampaikan bahwa pembangunan SDM adalah prioritas pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaannya pemerintah menyusun perencanaan dengan target-targetnya secara jelas mengalokasikan anggaran untuk digunakan secara tepat sasaran dan juga memastikan hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas melanjutkan estafet pembangunan. Beliau juga menyampaikan bahwa komponen Beasiswa Pendidikan Indonesia terdiri atas tiga komponen besar, yang pertama adalah dana Pendidikan, kedua adalah dana pendukung, dan ketiga adalah biaya pendukung khusus untuk penyandang disabilitas. Awardee BPI Unair 2022 sumber Selanjutnya, narasumber kedua yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan bahwa dengan BPI ini cita-cita untuk membawa bangsa dan negara ini melompat ke masa depan hanya akan tercapai jika mendapatkan kesempatan yang setara untuk menuntut ilmu dan Kemendikbudristik terus berupaya memberikan dukungan pendanaan pendidikan melalui beragam program beasiswa salah satunya Beasiswa Pendidikan Indonesia atau hanya melanjutkan program tersebut pihak kementerian juga menambah dan memperluas jalur penerimaan beasiswa agar dapat merangkul lebih banyak saat ini. BPI telah bersedia untuk para calon mahasiswa jenjang S1 sampai dengan S3 di samping itu untuk pendidikan ke sarjanaan dan keprofesian BPI juga tersedia untuk pendidikan non gelar. Berkat perluasan program beasiswa ini jumlah penerima BPI dari tahun ke tahun terus meningkat pada tahun 2021 memberikan dukungan pendanaan untuk lebih dari 2000 penerima beasiswa yang pada 2022 jumlahnya meningkat dua kali lipat menjadi 4000 penerimanya meliputi pelajar berprestasi pelaku budaya, guru tenaga Pendidikan, serta dosen yang mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di kampus-kampus unggulan di dalam negeri dan di luar negeri. 1 2 Lihat Ilmu Sosbud SelengkapnyaDuniapendidikan seakan lebih ingin bersaing terhadap negara maju namun kenyataannya tidak seperti itu pemerataan terhadap fasilitas, sarana dan prasarana menurut saya jauh dari kata merata apa lagi dunia yang sekarang mengalami dampak dari virus Corona atau covid-19 ini yang negara kita juga ikut merasakan akan wabah virus ini mengakibatkan segala sektor ikut terkena dampaknya, akibat dari wabah ini pendidikan harus dilaksanakan dirumah semenjak berlakunya masa psbb bulan maret tahun 2020